Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam buku ini berisi tentang Petunjuk teknis pelaksanaan tugas dewan pertimbangan otonomi daerah, tata cara pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah otonom baru, perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tugas dewan pertimbangan otonomi daerah, dan pedoman pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru.