Penilaian barang milik negara / daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar atau nilai pasar atas barang milik negara/daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Dalam buku ini juga berisi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tentang perubahan